Kaur - Meeja Metro Update | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kaur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (11/2/2026) di Aula Lantai Dua Setda Kaur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.
Bimtek ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut menekankan penguatan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., MAP dan diikuti oleh para Kepala OPD teknis, Kepala Puskesmas, serta para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
Dalam sambutannya, Bupati Gusril menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang sangat menentukan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Ia meminta seluruh KPA dan PPK memahami dan melaksanakan regulasi terbaru secara profesional, berintegritas, serta penuh tanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan.
Sementara itu, Kepala UKPBJ Kabupaten Kaur, Lindartawan, ST menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pemahaman teknis para PA, KPA, dan PPK terhadap perubahan dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Dengan pemahaman yang baik, proses pengadaan diharapkan semakin tertib, transparan, dan terhindar dari kesalahan administrasi.
Bimtek ini menghadirkan narasumber nasional Juni Irawati, S.Kom., MH., CCMS., CPSP., CPOF, yang menekankan pentingnya perencanaan pengadaan, ketelitian penyusunan dokumen, serta pengelolaan kontrak yang sesuai regulasi agar terhindar dari potensi persoalan hukum. Melalui kegiatan ini, Pemkab Kaur menegaskan komitmennya menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang profesional, patuh aturan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rilis (Kominfo Kaur)
